Tugas 1
1. Jelaskan
strategi pembangunan yang kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasaran dan
titik berat setiap repelita
2. Apa
yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan, manfaat perencanaan pembangunan
dan sebutkan periode perencanaan pembangunan era orde baru
- Strategi Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Sebelum orde baru strategi pembangunan ekonomi di
Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya Nampak adamya kecenderungan yang
lebih menitikberatkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan
pembangunan ekonomi.
Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan
di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi
ekonomi yang mendasar , terutama usaha untuk menekan laju inflasi yang cukup
tinggi.
Dari keterangan pemerintah yang ada , dapat sedikit
disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan
strategi yang ekstrem. Sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan ,
Indonesia tidak mengesampaingkan strategi pertumbuhan , dan stretegi berwawasan
ruang. Strategi tersebut dipertegas dengan diteteapkannya sasaran dan titik
berat setiap repelita yaitu :
Adapun Repelita terdiri dari :
- Repelita I ( 1969 -1974 ) : Tujuan yang dicapai pemerintah orde baru adalah pertumbuhan ekonomi 5% pertahun dengan sasaran cukup pangan , cukup sandang , perbaikan pra sarana yang menunjang pertanian dan akan diikut dengan adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejaterahan masyarakat
- Repelita II (1974-1979 ) : Target pertumbuhan pemerintah adalah 7,5% pertahun. Sasarannya adalah sektor pertanian yang merupaakan dasar untuk memenuhi kebuutuhan pangan dan merupakan dasar tumbuhnya industry yang mengolah bahan mentah menjadi baku.
- Repelita III (1979-1984) : Sasaran utama tetap dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasebada pangan. Serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
- Repelita IV (1984-1989) : Merupakan peningkatan dari repelita III peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahterahaan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Prioritasnya untuk melanjutkan usaha swasembada pangan dan meningkatkan induustri yang dapat menghasilkan masing-masing industri sendiri.
- Repelita V (1989-1994) : Menitik beratkan pada bidang transportasi , komunikasi serta pendidikan. Adapun meningkatkan prasarana dan mengurangi jumlah buta huruf di Indonesia.
Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan ,
manfaat perencanaan pembangunan dan sebutkan perencanaan pembangunan era orde
baru
1. Perencanaan
pembangunan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat , melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia
2. Maanfaat
Perencanaan Pembangunan
- Standar pelaksanaan dan pengawasan
- Pemilihan sebagai alternative terbaik
- Penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiataan
- Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait
- Alat meminimalkan pekerjaan tida pasti.
Periode perencanaan pembangunan era orde baru
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA ZAMAN ORDE BARU
1. Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan pembangunan di Indonesia secara sungguh-sungguh dimulai sejak era
Orde Baru, karena pada masa sebelumnya teknik perencanaan belum berkembang
dengan baik. Perencanaan pembangunan yang ada dipimpin oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menjadi think tank dari konsep
perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Bappenas di dalam prakteknya
mempergunakan berbagai model untuk membuat rancangannya menjadi lebih sempurna
daripada hanya menggunakan satu model tunggal.
Dalam perkembangannya, untuk memahami perencanaan pembangunan di Indonesia
lebih fokus dapat dilakukan pada perencanaan jangka pendek, atau secara
spesifik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan
fungsi stabilisasi (Kunarjo, 2000, 138). Fungsi alokasi dimaksudkan untuk
penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat akan sarana dan prasarana yang
tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara Pemerintah
dan swasta. Fungsi distribusi adalah anggaran yang menyangkut kebijaksanaan
pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar
kesenjangan dalam penerimaan pendapatan dapat dikurangi. Fungsi stavilisasi
adalah anggaran yang menyangkut masalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja
yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai
(Musgrave & Musgrave, 1989, 5-18).
Di Indonesia era Orde Baru sistem anggaran yang dipakai adalah sistem anggaran
berimbang di mana diusahakan agar penerimaan dan pengeluaran seimbang. Pada
prakteknya keseimbangan tersebut sebenarnya bersifat “simbolik”, karena pada
dasarnya yang terjadi adalah anggaran defisit di mana defisit ini ditutup
melalui pinjaman luar negeri. Kebijakan ini tidak dirubah dalam pemerintahan
reformasi Presiden Wahid. Sementara itu, pola penyajian di masa sebelum ini
adalah pola “T”, atau yang identik dengan neraca, sementara pola terbaru
mempergunakan pola “I” atau menjadikan sisi penerimaan (yang sebelumnya ada di
sisi kiri) dan sisi pengeluaran (yang biasanya di sisi kanan) berada dalam satu
lajur yang sama.
Persamaannya, kedua anggaran tersebut isinya relatif sama. Di sisi penerimaan
adalah penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan pajak dan bukan
pajak (termasuk pendapatan dari minyak dan gas bumi), serta pinjaman dari luar
negeri (termasuk hibah). Di sisi pengeluaran dibagi secara klasikal menjadi dua
kelompok: anggaran rutin dan anggaran pembangunan, ditambah pembayaran/cicilian
utang.
Pada dasarnya prinsip penyusunan anggaran ini sudah baik dan memiliki pola baku
yang standar. Namun, bukan berarti pola ini tertutup untuk penyempurnaan,
karena di dalamnya terdapat satu bias dalam pemahaman pembangunan. Bahwa ada
perbedaan antara “rutin” dan “pembangunan”, padahal keduanya dapat disamakan,
bahkan dapat dikatakan berhimpitan. Misalnya “belanja barang” akan mendorong
investasi di industri yang menyuplai kebutuhan belanja barang tersebut. Kedua,
anggaran tersebut memadai untuk kondisi keuangan pemerintahan yang kuat,
dukungan pemberi pinjaman luar negeri yang baik, dan pemerintahan yang
terpusat.
Saat ini Indonesia berada dalam kondisi yang mempertanyakan seluruh asumsi dasar
yang menjadi pondasi dari penyusunan anggaran tersebut. Kondisi obyektif ini
mendorong kita untuk mencoba merumuskan kembali model perencanaan pembangunan
dalam bentuk anggaran yang lebih memadai.
2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa,
mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.
Dokumen perencanaan periode 1968-1998
Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah
ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan
pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan
Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat
Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah
pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek
utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara
seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah
pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah.
Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan
mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida
terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah
piramida seutuhnya. Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan
sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah sesuatu hal yang
sangat baik, namun pola sentralistik tersebut terlambat untuk direposisi
walaupun semangat perubahan dan otonomi daerah telah ada jauh sebelum dinamika
reformasi terjadi.
Pembangunan Nasional pada masa ORDE BARU berpedoman pada TRILOGI PEMBANGUNAN dan
DELAPAN JALUR PEMERATAAN. Trilogy Pembangunan terdiri dari :
- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Kelompok 4 :
Dimas Ichsan W ( 22211117)
Alif Rahman S. ( 20211605)
Rendy Indra ( 28211367)
Masa Bangun ( 24211341)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar